Akhirnya Mayoritas Kreditur Sepakat, PKPU Dasar Utamanya

oleh -3.722 views
Gunawan Raka
Gunawan Raka
Bagikan:

JAKARTA – Gunawan Raka dan Partners selaku kuasa yang mewakili sejumlah kreditor akhirnya menerima proposal perdamaian termasuk skema pembayaran yang diajukan CNQC MTRA JO sebagai debitor pailit.

”Terkait proposal perdamaian dan skema yang ditawarkan kita tidak keberatan. Karena sudah dianggap win-win solution,” jelas Gunawan Raka kepada Publiktanggamus.com, Rabu 11 Agustus 2021.

Sejatinya, sambung Gunawan telah dilakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dibuat. Setidaknya ini menegaskan bahwa kreditor telah mencari jalan terbaik. Dengan catatan tidak ada yang dirugikan dan merasa ditinggalkan dari proses perdamaian yang dilakukan.

”PKPU adalah suatu proses dimana pengadilan melarang kreditor untuk memaksa debitor dalam membayar utangnya pada jangka waktu tertentu. Namun pada jangka waktu yang telah ditetapkan, debitor dapat mengajukan rencana perdamaian dengan para kreditornya,” jelasnya.

CNQC MTRA JO diajukan permohonan PKPU oleh PT. Grama Bazita dan kreditor lainnya yang teregistrasi di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara Nomor 161 / PDT.SUS-PKPU / 2020 / PN.Niaga.Jkt.Pst.

”Pengajuan tersebut tertanggal 23 Juli 2020. Namun dalam proses PKPU tersebut debitur dalam rapat kreditur telah mengajukan beberapa kali proposal perdamaian. Meski mayoritas kreditur menyetujui proposal perdamaian akan tetapi jumlah tagihan mayoritas kreditur yang menyetujui tidak mencapai 2/3 dari total tagihan,” ungkap Gunawan.

Oleh karenanya, proposal perdamaian tersebut ditolak dan menyebabkan debitur dijatuhkan putusan pailit dengan putusan nomor 161 /PDT.SUS-PKPU / 2020 / PN.Niaga.Jkt.Pst. Keputsan itu tertanggal 9 November 2020 dan setelah dijatuhkan putusan pailit serta proses verifikasi tagihan maka dikeluarkan Daftar Piutang Tetap.
”Terhadap daftar piutang, tetap ada beberapa kreditur konkuren merasa keberatan atas daftar piutang tetap dan mengajukan renvoi prosedur,” jelasnya.

BACA JUGA :  Alexander Fransiscus Minta Pemprov Babel Terus Pantau Pencarian Korban Insiden Sriwijaya

Selama proses masa kepailitan, debitur pailit telah mengajukan beberapa kali Proposal Perdamaian serta telah melaksanakan beberapa rapat kreditur untuk membahas proposal perdamaian.
”Namun pembahasan proposal perdamaian sempat dihentikan sementara dikarenakan adanya proses renvoi prosedur dari beberapa kreditur (termasuk PT. Mitra Palmil & PT Huashang Property Management Indonesia),” terangnya.

Setelah adanya Putusan Renvoi Prosedur rapat kreditor kembali dilanjutkan pada hari ini Selasa, 10 Agustus 2021 rapat terkait pembahasan proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur pailit PT CNQC dan Mitra Pemuda.
Diuraikan Gunawan, dari 65 kreditur yang terdaftar di DPT yang hadir sekitar 58 kreditor namun belum dapat dilaksanakan voting karena ada beberapa nama kreditor yang belum diakomodir.

Artinya, kepentingannya harus dituangkan dalam perbaikan perbaikan proposal yang nantinya akan kembali dibahas pekan depan. ”Karena perbaikan tersebut akan jadi lampiran keputusan RPM No.161 serta dirapatkan dan disahkan kebali Senin depan,” jelasnya.

Untuk diketahui perkara kepailitan ini sudah satu tahun lebih. Ini terganjal berbagai persoalan. Sempat pula ada dinamika demo.

”Panjang sekali kronologinya. Yang jelasm proposal yang diajukan oleh CNQC dengan debitur pailit yaitu CNQC dan Mitra Pemuda itu bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan kreditor,” urainya.

Alhasil, proses yang dilakukan sangat kondusif. ”Yang saya lihat rapat kreditor itu mungkin 95% bisa menerima proposal perdamaian. Nah yang belum terakomodir, karena belum dituangkan dalam proposal yang telah diperbaiki,” jelasnya.

Sehingga dalam proses perbaikan memungkinkan bisa mencapai100% aklamasi menerima proposal yang diajukan oleh debitur pailit.

”Jumlah kreditur 65 perusahaan. Degan jumlah tagihan lebih kurang Rp140 miliar. Sekali lagi dari kondisi ini belum dapat dilaksanakan voting karena ada beberapa nama kreditor yang belum diakomodir kepentingannya,” papar Gunawan.

BACA JUGA :  Tingkatkan Kemandirian Daerah, Ketua DPD RI Fasilitasi Kerja Sama Kadin Jawa Timur dan NTT

Rapat Kreditor, dipimpin oHakim Pengawas yakni Mochammad Djoenaidie,S.H.,M.H., dan dihadiri oleh Tim Kurator CNQC-MTRA JO, PT Mitra Pemuda Tbk, Qingjian International (South Pacific).
Selanjutnya ada Group Development Co, Pte, Ltd (dalam pailit) yaitu Bambang H Ginting, S.H., Welfrid Kristian, S.H. dan Jelferik Sitanggang S.H. Pemohon PT. Grama Bazita telah dijatuhkan Pailit berdasarkan putusan pailit nomor 133/Pdt.SusPKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 17 Juni 2021.

Hadir pula Tim Kurator PT. Grama Bazita yaitu Riyo Hanggoro Prasetyo, S.H., M.Kn dan Raihan Dirham, S.H., M.H.

”Sekali lagi dari kreditur-kreditur yang hadir dalam rapat sebanyak 57 kreditur menyetujui proposal perdamaian oleh CNQC MTRA JO. Akan tetapi belum dapat dilaksanakan voting dikaarenakan masih ada beberapa kreditor yang kepentingan hukumnya belum terakomodir sehingga diberikan kesempatan kepada debitor pailit untuk memperbaiki,” tutup Gunawan Raka. (ren/oke)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *