Demokrat Ungkap Alasan Adanya Ketidakpuasan Rakyat pada Kepemimpinan Jokowi

oleh -5.833 views
Ilustrasi Herzaky Mahendra. (Foto: Hasil tangkap layar video kanal youtube Partai Demokrat)
Bagikan:

Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Herzaky Mahendra Putra menilai adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini disimpulkan dari Parameter Politik Indonesia yang merilis hasil survei terkait tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Sebanyak 46,1 persen responden konstituen Partai Demokrat merasa tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi.

Herzaky menyebut, ketidakpuasan tersebut merupakan hal yang wajar lantaran runtutan tindakan yang kerap dijadikan persoalan dalam masa kepemimpinan Jokowi.

“Penurunan indeks demokrasi, keraguan dalam menyatakan berpendapat di muka publik tanpa khawatir dibui, kegagapan pemerintah dalam mengelola pandemi dan dampaknya, termasuk resesi ekonomi, membuat rasa percaya masyarakat semakin menurun,” katanya, dikutip dari REPUBLIKA.ID, Senin (22/2/2021).

Selain itu, sambungnya, kondisi juga diperparah dengan adanya cap-cap yang tidak relevan dengan isu yang dibahas ketika ingin menyampaikan kritik. Maraknya labelisasi radikal, kadrun, dan sejenisnya menimbulkan kesan seolah tidak ada ruang untuk berdialektika, berdialog layaknya di era SBY.

Politisi Partai Demokrat itu berharap, pemerintah benar-benar membuka ruang untuk berdialog.

“Memberikan masukan dan kritik, berdialektika. Karena tanpa itu, perbaikan akan sulit untuk dicapai. Demokrasi hanya menjadi jargon semata,” ujarnya.

Sebelumnya, Parameter Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait evaluasi kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Sebanyak 65,4 persen responden menyatakan puas dengan kinerja Presiden Jokowi.

Sementara itu, hanya 29,1 persen responden yang tidak puas dengan kinerja Jokowi. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menjelaskan, meskipun mayoritas merasa puas, namun ada beberapa segmen masyarakat yang cenderung besar ketidakpuasannya. Di antaranya yaitu warga Banten, Jakarta, Jawa Barat (42,4 persen tidak puas), masyarakat berpendidikan tinggi (44,2 persen), dan konstituen Partai Demokrat (46,1 persen), serta simpatisan (66,6 persen), kemudian Muhammadiyah (50,2 persen), serta organisasi kepemudaan (65 persen).

Bidang pembangunan infrastruktur menjadi aspek paling mendominasi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah yaitu dengan 68,7 persen. Penyaluran bantuan sosial covid-19 juga dirasakan oleh masyarakat dengan tingkat kepuasan 66,9 persen. Sementara tingkat kepuasan kinerja di bidang penegakan hukum menjadi yang paling rendah dengan 49,7 persen.

(Afg/IJS)

BACA JUGA :  UU Ciptaker dan Masyarakat Desa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *