Buntut Polemik Pelaksanaan Pilkada: PD Curiga ke Jokowi, Gerindra Curiga ke PD

oleh -6.712 views
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman/Ilustrasi. (Foto: Hasil tangkap layar kanal youtube Fraksi Gerindra KOMISI8)
Bagikan:

Jakarta – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Habiburokhman curiga terhadap kegigihan Partai Demokrat (PD) yang menginginkan Pemilihan Kepala-Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2022.

“Silakan saja berspekulasi atau curiga sekalipun, itu hak politik mereka dan kita harus hormati,” katanya, seperti dikutip detiknews, Kamis (11/2/2021).

Politisi partai Gerindra menilai mungkin adanya kepentingan PD yang menginginkan Pilkada 2022.

“Tapi, di sisi lain, publik juga boleh curiga dengan PD. Jangan-jangan ada kepentingan mereka saja yang ngotot Pilkada 2022, mungkin Pak AHY mau maju Pilgub DKI. Who knows? Ya tapi itu juga hak mereka,” imbuhnya.

Partai Demokrat memang ngotot agar revisi UU Pemilu dibahas dan meminta pilkada serentak digelar 2022.

“Kalau soal keserentakan Pemilu 2024 dengan pilkada, kenapa nggak dibahas saat pengesahan UU Pilkada tempo hari?” ujarnya.

UU Pemilu yang mengatur Pilkada 2024 merupakan produk legislasi DPR RI. Jika UU Pemilu tersebut urung dilaksanakan namun sudah direvisi, menurut Habiburokhman janggal.

“Agak janggal kalau DPR merevisi aturan yang dibuat sendiri sebelum aturan tersebut sempat dilaksanakan,” imbuhnya.

Sebelumnya, PD menanggapi terkait tidak dilanjutkannya revisi UU Pemilu oleh Komisi II DPR RI. Partai Demokrat menilai sebagai bentuk inkonsistensi pemerintah dan parlemen lantaran adanya kepentingan kekuasaan.

“Ini tentu akan menjadi banyak pertanyaan masyarakat karena inkonsistensi pemerintah dan parlemen. Kecurigaan bahwa pemerintah dan parlemen hanya memikirkan kepentingan kekuasaan semata sangat susah untuk dibantah,” kata Wasekjen Partai Demokrat Irwan saat dihubungi, Rabu (10/2/2021).

Ia menduga adanya kemungkinan kepentingan Jokowi dalam mempersiapkan Gibran Rakabuming Raka maju ke DKI Jakarta. Menurutnya, tidak ada penjelasan lain yang lebih masuk akal di balik penolakan revisi UU Pemilu selain hal ini.

(Afg/IJS)

BACA JUGA :  Pinangki Mengaku Ingin Jadi Ibu Rumah Tangga di Depan Hakim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *