Tolak Pembahasan RUU Pemilu, Sejumlah Partai Disebut Dapat Insentif dari Jokowi

oleh -17.230 views
Burhanudin Muhtadi/Ilustrasi. (Foto: Akun ig pribadi @burhanuddinmuhtadi)
Bagikan:

Jakarta – Indikator Politik Indonesia menduga ada insentif yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada partai-partai yang menolak pembahasan revisi Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi. Alasannya, partai-partai tersebut telah mendukung pemerintah dengan tak membahas revisi UU Pemilu.

Selain itu, ia mengungkapkan, politik merupakan sesuatu yang rasional dan politisi kerap digerakkan oleh insentif yang juga rasional

Menurutnya, insentif paling nyata dalam hal dukungan terhadap sikap pemerintah yang menolak revisi UU Pemilu ialah jatah menteri partai koalisi yang tidak berkurang.

“Insentif buat partai politik yaitu dukungan publik dan insentif buat presiden juga dukungan publik,” kata Burhanudin sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Senin (8/2/2021).

Dosen UIN Syarif Hidayatullah dan Paramadina itu menegaskan, jatah menteri merupakan alasan yang masuk akal.

“Jadi menterinya tetap, syukur-syukur ditambah kalau taat. Itu insentif yang jelas, kalau insentif 2024 masih jauh,” lanutnya.

Dia menyadari adanya sebagian kelompok masyarakat yang menginginkan agar revisi UU Pemilu tetap berlanjut supaya pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tidak tumpang tindih dengan Pemilu 2024.

Meski demikian, Burhanudin menilai isu tersebut tidak terlalu populer di masyarakat secara umum.

Walaupun masyarakat pada akhirnya menuntut agar pilkada dan pemilu tak dilaksanakan berbarengan pada 2024, partai-partai masih bisa menjelaskannya kepada para pemilih mereka menjelang hari pencoblosan pada 2024.

“Jangan lupa, memori pemilih kita kan pendek. Jadi, mungkin itu yang membuat insentif tadi lebih berkurang untuk mengikuti aspirasi publik (ingin adanya revisi UU Pemilu),” tutur Burhanuddin.

Untuk diketahui, partai-partai anggota koalisi pemerintahan, kini sepenuhnya mendukung sikap pemerintah yang tak ingin revisi UU Pemilu dilanjutkan pembahasannya.

Selain didukung partai koalisi, pemerintah juga didukung oleh PAN yang tak menghendaki adanya revisi UU Pemilu yang salah satu poinnya tetap melaksanakan Pilkada 2022 dan 2023.

Golkar dan Nasdem yang awalnya hendak melanjutkan pembahasan revisi UU Pemilu pun kini sudah sejalan dengan pemerintan.

Dan kini, hanya tersisa Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang masih ingin melanjutkan pembahasan tersebut.

(Afg/IJS)

BACA JUGA :  Anggota DPR Minta Pemerintah Konsisten Melarang WNA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *