Prabowo-Sandi Masuk Kabinet, Pengamat: Berpotensi Patahkan Kepentingan Rakyat

oleh -20.036 views
Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menaiki panggung jelang ikuti sesi debat perdana capres-cawapres di Pilpres 2019 di Jakarta, Kamis (17/01/2019). Foto: Subekti.
Bagikan:

Jakarta – Masuknya Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno ke dalam kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin menjadi perbincangan luas.

Berbagai kalangan menanggapi langkah Prabowo-Sandi yang bersedia menjadi bagian dari pemerintah Jokowi-Ma’ruf, rival politiknya pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Seperti diketahui, Prabowo menjabat Menteri Pertahanan, sedangkan Sandiaga baru saja dilantik menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) menggantikan Wishnutama Kusubandio pada momen reshuffle kabinet baru-baru ini.

Direktur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Kunto Adi Wibowo menilai masuknya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ke dalam kabinet Jokowi-Maruf membuktikan terjadinya konsolidasi antar elite.

“Elitenya bersatu, sehingga akan dengan mudah mematahkan kepentingan-kepentingan rakyat,” ujar Kunto, Rabu 23 Desember 2020.

Menurut dia, konsolidasi elite itu sudah terlihat pasca Pilpres 2019, yakni dengan langkah Jokowi yang merangkul sebanyak-banyaknya partai politik.

“Bahkan memasukkan Prabowo dari Gerindra ke dalam kabinet. Jadi, menurut saya yang terjadi adalah konsolidasi elite ini. Ini pasti akan melemahkan demokrasi tidak secara langsung, tetapi kepentingan-kepentingan publik bisa jadi dinomorsekiankan dalam urusan politik untuk sampai 2024 ke depan,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, oposisi di parlemen yang seharusnya kuat dalam demokrasi pun kini menjadi melemah. Kini tinggal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat saja yang secara terbuka memposisikan diri berhadap-hadapan dengan Pemerintahan Jokowi.

Namun, suara PKS dan Demokrat kecil dan selalu kalah dalam voting pada keputusan-keputusan legislatif besar.

“Tidak sehat juga untuk demokrasi. Tidak ada diskursus publik yang memadai untuk kemudian bisa mendorong legislasi atau peraturan perundang-undangan yang sehat, contohnya adalah Omnibus Law kemarin, itu kan seakan-akan enggak terbendung dan akhirnya lolos walaupun publik banyak yang menentang,” katanya.

BACA JUGA :  Soal Hak Beragama Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia, Menag: Mereka Harus Dilindungi

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro melihat masuknya Prabowo-Sandi ke dalam kabinet Jokowi-Maruf mencerminkan kekhasan Indonesia.

“Para elitenya berekonsiliasi tanpa harus mengajak masyarakatnya yang bagian di dalam gerbong yang tentu berbeda,” kata Siti Zuhro secara terpisah.

Jadi, koalisi antara pasangan calon dengan partai-partai dan masyarakat terjadi saat Pemilu.

“Tapi pasca Pemilu, koalisinya antar elite saja. Jadi, ini saya melihat khas Indonesia secara bagaimana melakukan rekonsiliasi di antara elite itu sendiri yang tidak melibatkan tentu publik atau masyarakat yang mendukungnya,” ungkapnya.

Sehingga, Pilpres dianggap sudah selesai, tanpa ada ikatan apapun.

“Pertanyaannya apakah ini jamak, apakah ini normal, ya mungkin dalam konteks Indonesia lebih dikaitkan dengan menjaga harmoni negara bangsa, tapi ujung-ujungnya harmoni diantara elite saja, tidak menetes ke harmoni masyarakat. Harmoni antar elite dengan cara bagi-bagi jatah kekuasaan,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *