Mensos Akan Berhentikan Bantuan Langsung Secara Tunai, Ini Alasannya

oleh -19.484 views
Menteri Sosial, Risma saat menerima serah terima jabatan dari Plt Menteri Sosial Muhadjir Effendy di Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (23/12/2020). Foto: Amir Faisol
Bagikan:

Jakarta – Menteri Sosial Tri Rismaharini ke depannya tidak akan memberikan bantuan langsung tunai, tetapi digantikan secara elektronik untuk menghindari adanya penyelewengan dalam bantuan sosial yang dikucurkan kementeriannya.

Risma mengatakan, di kepemimpinannya nanti, semua akan menggunakan teknologi informasi sehingga semuanya bisa transparan, termasuk dengan bantuan-bantuan sosial.

Penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial selanjutnya tidak perlu membutuhkan orang ketiga.

Demikian disampaikan mantan Wali Kota Surabaya usai melakukan serah terima jabatan dari Plt Menteri Sosial, Muhadjir Effendy kepada dirinya di Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (23/12/2020).

“Bantuan langsung kita akan hapus. Semua transaksi dilakukan secara online. Jadi, tidak perlu ketemu dengan siapa pun dan uang itu akan dikelola dengan transparan. Kami menggunakan Teknologi dan Informasi sehingga bisa dilihat siapa pun,” ungkap Risma.

Namun, dia masih ingin mempelajari dulu masalah yang ada di Kementerian Sosial. Ke depan, dirinya akan memaksimalkan Teknologi dan Informasi sehingga semuanya bisa terpadu.

Menurutnya, untuk membenahi masalah pendataan di Kementerian Sosial itu tidak akan membutuhkan waktu yang lama kalau tidak ada input data yang baru.

“Pengalaman saya, membetulkan data asal tidak ada inputan baru itu cepat sekali,” ujarnya.

Risma juga akan menggandeng pihak ketiga, yakni Perguruan Tinggi sebagai evaluator dalam mempermudah kebijakan-kebijakan yang akan diambil selama dirinya menjabat sebagai Menteri Sosial.

“Kita akan kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk mengecek itu, kami bukan tidak percaya tapi perlu ada pengawasan,” ungkapnya.

Mantan Walikota Surabaya itu sangat percaya diri, semua data-data bisa disinkronkan dengan data kependudukan.

Namun, semua itu bisa lebih cepat bila daerah juga bisa cepat melakukan perbaruan data.

(Afg/IJS)

BACA JUGA :  RUU Pemilu Larang Eks Anggota HTI Ikut Kontestasi Pemilu, Begini Penjelasan DPR RI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *