Komisioner Ombudsman Usul Hapus Ditjen Bimas di Kemenag

oleh -19.488 views
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Foto: Dok. Setpres RI.
Bagikan:

Jakarta – Komisioner Ombudsman RI Ahmad Suaedy mengusulkan kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar mengubah sistem organisasi tata kelola (SOTK) di tubuh Kementerian Agama. Salah satunya dengan menghapus semua Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas).

Hal tersebut perlu dilakukan agar semua warga negara dari semua agama dan kepercayaan mendapat pelayanan yang setara di hadapan Kemenag.

Saat ini, ada lima Ditjen Bimas yang berada di bawah Kemenag: Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, dan Ditjen Bimas Buddha.

“Ini memang agak ‘radikal’. Kami Ombudsman pernah usulkan ini ke presiden. Saat ini sebenarnya membatasi aliran-aliran yang lain (dalam mendapatkan pelayanan). Saya kira secara pelayanan ini tidak efisien,” kata Suaedy saat dihubungi wartawan Tirto, Kamis (24/12/2020).

Suaedy mengambil contoh bagaimana kelompok minoritas dari ragam aliran kepercayaan yang sampai sekarang masih sering mengeluh kesulitan mendapat pelayanan di Kemenag.

Padahal, penghayat kepercayaan sudah diakui dan memiliki landasan lewat putusan Mahkamah Konstitusi sejak 2017 lalu. Ia mengusulkan agar seluruh Ditjen Bimas diubah, dari tadinya berbasis agama, menjadi berbasis jenis pelayanan.

Suaedy mengambil beberapa contoh seperti Ditjen Pelayanan Tempat Ibadah, Ditjen Pendidikan, hingga Ditjen Pelayanan Ziarah.

“Kan di semua agama ada ziarah juga. Jadi lebih ke jenis pelayanannya. Ini memang tidak mudah, namun tetap harus diusahakan kedepannya,” kata dia.

Apalagi, di Kemenag, bagian pendidikan dan ibadah haji hanya disediakan untuk Islam, yaitu Ditjen Pendidikan Islam dan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

“Masih ada masalah-masalah yang sangat penting yang patut menjadi perhatian menteri agama. Harus ada kesamaan pelayanan warga negara dalam hal agama. Kalau begini terus, kita akan susah sekali maju. Akan susah sekali maju karena agama dikerangkeng. Negara mengkerangkeng agama. Menteri semua agama bukan hanya soal pergaulan, datang di acara-acara agama, bukan itu. Tapi pada pelayanan yang konkret. Kami inginnya seperti itu,” katanya.

(Afg/IJS)

BACA JUGA :  Tanggapi Ade Armando, Fadli Zon Tegaskan Tak Akan Terima Tawaran Presiden

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *